Archive for the ‘Education’ Category
Our ecologically illiterate presidential candidates
The Jakarta Post, June 26, 2009
Concerns have been expressed regarding the presidential candidates’ lack of consideration of environmental topics. An
editorial in the June 22, The Jakarta Post lamented that in the first presidential debate, the candidates’ responses to environmental problems, in this case the Lapindo mudflow tragedy, were disappointing. Economic issues have dominated the campaign season. This is understandable, as economic matters play a very substantial role in people’s lives. However, without paying attention to ecological sustainability, the hope for long-term economic prosperity can only be a dream.
But is this only their fault? I would argue not. As professional politicians, the candidates are fully aware of political market behaviour. They understand their dependency on voters. Voters are their consumers, as well as “the king”, even though this special position is only recognized during the election time. Because those leaders fully realize what their constituents want, environmental issues are not a major concern. They know that we citizens and voters are ecologically illiterate. Environmental subjects are not “sexy” or marketable. As a result, the importance of the sustainability as a foundation for natural resource-based economics is not a significant issue.
Visi lingkungan dan peran pendidikan
Indonesian version of the post “Our ecologically illiterate presidential candidates”
Ada kerisauan yang besar tentang tak mencuatnya visi dan komitmen yang kuat para kandidat capres/cawapres saat ini terhadap isu lingkungan. Kerisauan ini perlu dijadikan bahan pemikiran. Selama masa kampanye, ekonomi tetap menjadi primadona. Tidak ada yang salah memang. Ekonomi adalah tema pokok kehidupan berbangsa. Namun, tanpa visi kelestarian lingkungan, cita-cita kesejahteraan ekonomi hanyalah mimpi semu.
Namun, apakah ini sepenuhnya salah mereka? Sebagai pelaku politik profesional, para kandidat tersebut sangatlah menyadari sifat dasar pasar politik. Mereka pun sangat melek dengan posisi voters sebagai konsumer dan ‘raja’, walaupun dalam pasar politik Indonesia, keistimewaan ini hanya terjadi pada saat pemilu. Karena mereka menyadari keinginan para pemilih inilah, isu lingkungan tidak mengemuka. Para pemimpin tersebut tahu, rakyat negeri ini masih buta ekologis. Isu ini tak layak jual. Alhasil, tema keberlanjutan sistem lingkungan sebagai fondasi dasar keberlanjutan sistem ekonomi sumberdaya tak mencuat. Kalaupun ada, ia hanya menempati pinggiran lembaran-lembaran manifesto, poin tak penting kontrak politik atau catatan tambahan kampanye.
Pendidikan dan riset
Harian Republika, 29 Oktober 2008
Comstech (Committee on Scientific and Technological Cooperation) baru-baru ini mengeluarkan Wise Index of Leading Scientists and Engineer. Ini adalah sebuah daftar yang memuat nama para ilmuwan dan akademisi terdepan di berbagai bidang dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indeks ini didapatkan terutama dari citation index, yakni seberapa tinggi hasil penelitian ilmuwan yang bersangkutan dirujuk oleh peneliti-peneliti lain. Tentu saja, indeks ini meningkat dengan semakin banyaknya publikasi yang dilakukan oleh sang peneliti.
Indonesia menyumbang enam ilmuwan dalam daftar ini: Tiga di bidang Fisika, dua medis dan satu ilmu Kimia. Masuknya enam ilmuwan Indonesia dalam daftar ini sangat membanggakan, sekaligus juga menyedihkan. Ini seperti oase di tengah gurun. Dalam himpitan permasalahan dunia pendidikan yang seakan tak berujung, masih ada para akademisi negeri ini yang mampu menyodok papan atas ilmuwan dunia, setidaknya ilmuwan dari negara-negara Islam. Namun, angka enam adalah angka yang menyedihkan. Kalau kita menegok ke Asia daratan, Bangladesh mampu memasukkan lebih banyak sarjana mereka dalam daftar itu. Tak perlu jauh-jauh, 27 orang akademisi Malaysia masuk dalam daftar ini. Apalagi jika dibandingkan dengan Pakistan yang menyumbang sangat banyak sarjananya.
Dari daftar urutan universitas yang baru saja dikeluarkan oleh Times Higher Education Magazine-QS (THE-QS), urutan universitas di Indonesia juga tidak mengesankan. Tiga universitas besar negeri ini, yakni UI, ITB dan UGM, hanya mampu bertengger di kisaran angka 300. Bandingkan dengan National University of Singapore yang bertengger di posisi 30. Atau, Chulalongkorn University di Thailand yang mampu menembus deretan 200 universitas dunia. Jika tiga universitas raksasa Indonesia saja begini, tentu sudah bisa diduga universitas menengah dan kecil lainnya di penjuru nusantara.
Kampus tanpa tradisi ilmiah
Perguruan tingi merupakan sasana adiluhung pembangunan manusia. Ia adalah kawah candra dimuka penyiapan manusia-manusia handal masa depan. Karena itu, perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk mengabdi pada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (devotee of science and technology) tetapi juga harus memperjuangkan cita-cita luhur manusia dan kemanusiaan (devotee of ideas and values). Maka tak heran jika bangsa ini berharap banyak dari sarjana yang dilahirkan oleh lembaga perguruan tinggi.
Tapi, banyak hal yang membuat kita miris jika melihat kondisi kampus di Indonesia dewasa ini. Jangankan menghasilkan calon-calon pemimpin masyarakat yang berkualitas, perguruan tinggi kita masih terseok-seok meningkatkan kapasitas lulusan dalam konteks kelimuan. Jangankan menguasai banyak bidang kehidupan yang membuat para sarjana lentur dengan realitas kehidupan, bidang ilmu sendiri pun acapkali tak secara sempurna dipahami. Alhasil, universitas yang seharusnya menghasilkan sarjana yang universal, seringkali hanya memproduksi lulusan yang fakultatif.
Neo-feodalisme gelar akademis
Harian Rakyat Bengkulu, 17 April 2007
Menarik membaca “celoteh”-nya Zacky Antony di Harian Rakyat Bengkulu Jumat, 30 Maret 2007. Kerisauannya mengenai semakin tidak jelasnya orientasi penggunaan gelar akademis patut dijadikan bahan renungan. Kepedulian yang sama agaknya juga menyelimuti pemikiran banyak kepala di negeri ini. Peningkatan jumlah orang dengan gelar akademis berjibun, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sudah jamak diketahui bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam memandang gelar kesarjanaan. Gelar yang seharusnya menjadi prestasi, cenderung terdegradasi dan bergeser ke wilayah prestise tanpa isi. Alhasil, gelar yang dimiliki seseorang seringkali menipu. Kemampuan yang dimiliki tidaklah semegah gelar yang disandang. Apalagi jika gelar yang dimiliki adalah gelar-gelaran. Maka tak heran Yudi Latif, cendekiawan Paramadina, berkomentar, “tidaklah benar sarjana kita cuma pandai berteori tapi tidak mumpuni dalam praktik. Karena, pada kenyataannya, kebanyakan sarjana kita miskin kedua-duanya: buta teori dan tak cakap dalam praktik.”
