Indonesia Green Chronicle

Yansen – University of Bengkulu and James Cook University

Neo-feodalisme gelar akademis

leave a comment »

Harian Rakyat Bengkulu, 17 April 2007

Menarik membaca “celoteh”-nya Zacky Antony di Harian Rakyat Bengkulu Jumat, 30 Maret 2007. Kerisauannya mengenai semakin tidak jelasnya orientasi penggunaan gelar akademis patut dijadikan bahan renungan. Kepedulian yang sama agaknya juga menyelimuti pemikiran banyak kepala di negeri ini. Peningkatan jumlah orang dengan gelar akademis berjibun, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudah jamak diketahui bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam memandang gelar kesarjanaan. Gelar yang seharusnya menjadi prestasi, cenderung terdegradasi dan bergeser ke wilayah prestise tanpa isi. Alhasil, gelar yang dimiliki seseorang seringkali menipu. Kemampuan yang dimiliki tidaklah semegah gelar yang disandang. Apalagi jika gelar yang dimiliki adalah gelar-gelaran. Maka tak heran Yudi Latif, cendekiawan Paramadina, berkomentar, “tidaklah benar sarjana kita cuma pandai berteori tapi tidak mumpuni dalam praktik. Karena, pada kenyataannya, kebanyakan sarjana kita miskin kedua-duanya: buta teori dan tak cakap dalam praktik.”


Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh kemungkinan gelar menjadi jalan pintas kesuksesan atau alat untuk menunjukkan eksistensi. Konsekuensinya, eksistensi seringkali menutupi esensi. Esensi nilai sebuah kesarjanaan dan kualifikasi apa yang disyaratkan oleh gelar tertentu kalah mentereng dengan kebanggaan menggunakan gelar-gelar akademis yang banyak. Ketika gelar strata 1 (S1) sudah menjadi barang umum, dicarilah gelar akademis yang lebih tinggi. Tetapi, seperti yang dikatakan Zacky Antony, gelar saja tanpa kemampuan hanyalah omong kosong. Ujungnya, gelar akademis hanya semakin menunjukkan ke-goblok-an. Kita pun tak menjadi bijak dengan menyandangnya, kata Goethe dalam karyanya Faust.

Lalu, haramkah menggunakan gelar kesarjanaan? Tentu saja tidak. Gelar merupakan konsekuensi logis dari sebuah kualifikasi keilmuan dan keahlian yang didapat. Seseorang pun layak dihargai sesuai dengan kemampuan dan kelimuan yang dimiliki. Tetapi, jika dipakai secara salah, apalagi didapatkan secara ilegal, tentu merupakan masalah.

Sebenarnya, siapakah yang pertama kali menggunakan gelar-gelar akademis? Menurut sejarah, di Bologna dan Paris pada abad ke-12, guru-guru dan murid-murid membuat asosiasi yang disebut ‘gilda’. Di Bologna mereka menamakan diri ‘universitas’, yang berarti ‘suatu keseluruhan’. Pada abad ketigabelas, Bologna menjadi pusat kajian hukum sipil dan hukum gereja. Gurunya disebut ‘doktor’ (dari kata doctorem yang artinya guru). Paris menjadi pusat kajian kiat. Gurunya disebut ‘magister’ (yang juga berarti guru). Sebutan doktor dan magister dianugerahkan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kajiannya, telah selesai ujian dan diterima secara resmi sebagai anggota gilda di universitas tersebut. Pekerjaannya adalah mengajar di universitas. Makanya, menjadi lucu jika orang berebutan menjadi doktor atau magister, tetapi tidak ingin menjadi guru.

Maka, sesungguhnya tempat yang paling layak menggunakan gelar akademis adalah di dunia pendidikan. Tetapi, ada contoh yang layak diajukan, yakni Andi Hakim Nasution, tokoh pertanian utama di negeri ini, yang sempat menjabat sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor. Semasa hidupnya, sejak mendapatkan gelar insinyur (Ir) dari IPB sampai kemudian mendapatkan gelar doktor (Dr) dari universitas terkemuka di Amerika dan kemudian menjadi Rektor IPB, beliau tidak pernah mencantumkan gelar-gelar akademis yang dimilikinya. Ketika ditanya kenapa, alasannya sungguh sangat sederhana, tapi berwibawa. Ia ingin diketahui sebagai ahli pertanian bukan dari gelar yang disandangnya, tetapi dari kontribusinya terhadap dunia pertanian di Indonesia. Wajar jika ketika beliau meninggal pada tahun 2003, bangsa Indonesia berduka. Patutlah kita berguru kepada beliau. Tapi sebaliknya, ada pimpinan sebuah perguruan tinggi di daerah ini yang sempat meletakkan gelar doktor (S3) palsu dalam acara-acara resmi. Sungguh memalukan. Jika kita menggunakan sedikit perbandingan, di negara-negara maju, gelar-gelar akademis memang hanya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

Tetapi, mengapa gelar-gelar akademis, baik yang legal maupun yang ilegal menjamur? Hal ini tidak lepas dari adanya fundamental budaya yang mendukung perkembangan hal tersebut, yakni feodalisme. Kalau dulu, kita butuh gelar keningratan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan derajat mulia di masyarakat. Struktur pemikiran ini belum sepenuhnya hilang dari memori kolektif bangsa ini. Sebagai bangsa agraris, budaya ini telah menjadi archetypes, dalam istilah Carl Gustaf Jung, alam bawah sadar kita. Dengan ironi, Zoet Mulder mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah petani yang tinggal di pedesaan. Namun, desa dan kota mempunyai hubungan yang erat. Masyarakat perkotaan, awalnya dan merupakan keturunan masyarakat pedesaan, maka tak mengherankan jika struktur pemikiran kota masih dipengaruhi oleh logika feodalisme pedesaan. Ketika unsur-unsur keningratan telah hilang, kita pun mencari bentuk feodalisme baru. Gelar akademis menjadi salah satunya. Ia hanyalah alat untuk menancapkan kekuasaan dan mendapatkan pekerjaan yang ‘layak’.

Hal ini diperparah dengan pemikiran yang menilai keberhasilan sebagai sesuatu sesuatu yang nampak. Seorang kawan pernah menggugat, mengapa kehebatan dan kesuksesan selalu dihubungkan dengan keberhasilan yang sifatnya tangible, nampak. Misalnya kekayaan atau gelar yang banyak, walaupun didapatkan secara salah. Jarang sekali, petuah-petuah hidup di zaman ini yang mengajarkan tentang kesuksesan yang berhubungan dengan nilai asasi, intangible values, misalnya orang yang sukses adalah orang mampu memelihara kejujurannya. Maka tak heran, semua kita berlomba menuju formulasi sukses yang di citrakan oleh dunia modern. Gelar akademis adalah salah satunya. Ia pun dikejar, walaupun didapatkan mendapatkannya dengan jalan pintas yang ilegal.

Akar permasalahan lainnya adalah komersialisasi pendidikan. Meningkatnya kebutuhan akan angkatan kerja, membuat dunia pendidikan seakan-akan menjadi industri baru. Hal ini kemudian menggiring kemunduran orientasi dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan hanya menjadi industri sumber daya manusia yang digerakkan oleh dunia kerja. Pendidikan hanyalah respon. Lulusan pun hanya disiapkan menjadi robot industrialisasi. Perguruan tinggi diarahkan untuk mencetak sarjana ‘batu bata’, meminjam istilah Yudi Latif, yang siap dijual untuk membuat rumah. Padahal seharusnya perguruan tinggi menghasilkan ‘tanah liat’ yang dapat dibentuk menjadi banyak produk. Alhasil, komersialisasi pendidikan menjadikan perguruan tinggi kita hanyalah sebagai toko-toko penjaja gelar sarjana. Lalu, bagaimana dengan kualitas? “Itu urusan belakang, Bung!” Apalagi kalau kita bicara panjang lebar tentang miskonsepsi universitas, institut dan akademi.

Maka, kata Andi Hakim Nasution, “karena kita gila gelar, muncullah gelar gila.” “Inilah zaman edan itu,” ujar Ronggowarsito, sang pujangga Jawa. “Kalau tak ikut edan, ya tak kebagian,” lanjutnya lagi.

Advertisements

Written by yansenbengkulu

October 27, 2008 at 6:44 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: