Visi lingkungan dan peran pendidikan

Indonesian version of the post “Our ecologically illiterate presidential candidates”

Ada kerisauan yang besar tentang tak mencuatnya visi dan komitmen yang kuat para kandidat capres/cawapres saat ini terhadap isu lingkungan. Kerisauan ini perlu dijadikan bahan pemikiran. Selama masa kampanye, ekonomi tetap menjadi primadona. Tidak ada yang salah memang.  Ekonomi adalah tema pokok kehidupan berbangsa. Namun, tanpa visi kelestarian lingkungan, cita-cita kesejahteraan ekonomi hanyalah mimpi semu.

Namun, apakah ini sepenuhnya salah mereka? Sebagai pelaku politik profesional, para kandidat tersebut sangatlah menyadari sifat dasar pasar politik. Mereka pun sangat melek dengan posisi voters sebagai konsumer dan ‘raja’, walaupun dalam pasar politik Indonesia, keistimewaan ini hanya terjadi pada saat pemilu. Karena mereka menyadari keinginan para pemilih inilah, isu lingkungan tidak mengemuka. Para pemimpin tersebut tahu, rakyat negeri ini masih buta ekologis. Isu ini tak layak jual. Alhasil, tema keberlanjutan sistem lingkungan sebagai fondasi dasar keberlanjutan sistem ekonomi sumberdaya tak mencuat. Kalaupun ada, ia hanya menempati pinggiran lembaran-lembaran manifesto, poin tak penting kontrak politik atau catatan tambahan kampanye.

Kalau menengok kasus lumpur Lapindo misalnya, kegagalan pemerintah menangani masalah lingkungan dahsyat ini tak mampu membelokkan popularitas pemerintah ke titik nadir. Solidaritas sesama warga terhadap korban hanya berhenti pada petisi-petisi dan sumbangan kemanusiaan, tanpa dapat menyentuh substansi permasalahan—kegagalan negara mengelola pembangunan. Memang pengusaha yang menyebabkannya, namun pemerintah telah gagal mengawasi dan bahkan tak berdaya memaksakan solusi yang berpihak pada rakyat.

Maka, ada baiknya menengok kembali pemahaman dan komitmen warga bangsa terhadap kepentingan kelestarian lingkungan. Ketidakpedulian pemerintah terhadap isu lingkungan sesungguhnya merefleksikan sikap besar kita yang juga abai terhadap konsekuensi ekologis. Lebih jauh, ini adalah cerminan ketiadaan orientasi jangka panjang bangsa ini. Jika begini, bencana ekologis tak akan menjauh dari bumi nusantara. Pembangunan pun tak akan sampai pada cita-cita keberlanjutan. Padahal kemampuan menciptakan kehidupan yang lestari dan harmoni dengan alam, secara teknis, bukanlah mustahil.

Krisis pendidikan

Jika dilihat lebih jauh, ketiadaan kesadaran ekologis sesungguhnya juga berakar pada ketidakmampuan sistem pendidikan menyemai budi lingkungan. Banyak pendidik tak mampu memberikan jawaban-jawaban memuaskan tentang masalah lingkungan. Namun, ini sebenarnya bukan salah pendidiknya. Pendidikan di negeri ini memang tak mampu menjadi katalisator pembangunan akal budi, termasuk kearifan lingkungan. Padahal pendidikan yang baik, menurut David Orr di satu essai dalam Ecological Literacy (2005), bukan hanya sekedar penguasaan materi pelajaran, namun lebih jauh dari itu penyemaian nilai-nilai. Pendidikan, ia melanjutkan, haruslah berhubungan dengan pertanyaan tak berujung tentang bagaimana kita hidup di dunia ini.

Sedihnya, jika menengok sekolah-sekolah di penjuru negeri, pendidikan seakan tereduksi menjadi angka-angka kelulusan. Keberhasilan hanya dinilai dari akumulasi kuantitatif. Tak ada ruang pencapaian lain. Tak ada penghargaan bagi murid yang membuang sampah pada tempatnya atau senang menanam pohon misalnya. Paradigma ini tak hanya melekat di sekolah, tapi juga tumbuh berkembang di benak para orang tua. Alhasil, tak heran jika pendidikan seperti ini kemudian menghasilkan para pemimpin yang hanya terpukau dengan hitungan popularitas kuantitatif. Proses politik sebagai pendidikan yang berarti ladang penyemaian nilai-nilai tak pernah serius digarap.

Tak berlebihan jika David Orr mengatakan, “the ecological crisis is in every way a crisis of education.” Karenanya, ada baiknya kita melihat sejenak kapasitas pendidikan dalam melahirkan manusia Indonesia dengan kearifan lingkungan. Jika ditawarkan pendidikan lingkungan, para pembuat kebijakan akan beralasan bahwa kurikulum pendidikan sudah terlalu padat. Padahal pendidikan kesadaran lingkungan dapat diintegrasikan ke banyak subjek.

Permasalahan sebenarnya adalah bahwa kita telah menghilangkan satu fondasi dasar pendidikan, yakni bersifat enjoyable. Ketatnya target-target kuantitatif tadi tak menjadikan sekolah sebagai tempat yang dirindukan bagi siswa. Karena itu, inovasi-inovasi pendidikan harus terus digalakkan. Kita melihat bagaimana Ibu Muslimah membawa Ikal dan kawan-kawannya ke pantai untuk belajar Ilmu Alam dalam Laskar Pelangi. Atau, Michael Stone, dalam essai lain di Ecological literacy (2005), mencontohkan proyek STRAW (Students and Teachers Restoring a Watershed). Dalam proyek ini, sebuah sekolah desa di Amerika mengajak murid-muridnya terlibat dalam restorasi sungai. Tak hanya belajar ilmu lingkungan, para siswa juga belajar biologi tumbuhan dan ilmu politik dengan mengajukan proposal kegiatan dan berhubungan dengan para pemilik lahan. Hasilnya memang menakjubkan.

Jika ingin mengurangi ancaman krisis ekologi, kita harus memulai dari pendidikan, tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan lingkungan tidak hanya akan menciptakan masyarakat sadar ekologis, namun juga melahirkan pemimpin-pemimpin bervisi jauh kedepan dengan pembangunan berkelanjutan dan berharmoni dengan alam.