Indonesia Green Chronicle

Yansen – University of Bengkulu and James Cook University

Kutukan tambang

leave a comment »

Indonesian version of the post “The mining curse”

Tambang kembali meminta korban. Puluhan orang meninggal akibat ledakan yang dipicu kandungan gas metana di tambang batu bara milik rakyat di Sawahlunto pada Juni lalu. Tragedi ini menambah panjang daftar kecelakaan tambang skala rakyat.

Namun tak hanya skala kecil, kita pun telah disajikan dampak buruk pertambangan skala besar. Meluapnya lumpur Lapindo menyebabkan ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sampai saat ini, persoalan ini belum tuntas. Area tutupan lumpur bahkan semakin meluas. Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh Newmont pun masih lekat di ingatan. Para korban yang akhirnya kalah di persidangan hanya mampu merenungi nasib. Akumulasi logam berat di teluk ini tetap menjadi ancaman sampai masa mendatang. Menengok kasus lain, pertambangan batu bara menyebabkan ribuan hektar hutan tropis di Kalimantan berubah menjadi padang tandus. Apakah kita dikutuk oleh kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki bangsa ini?

Kutukan sumberdaya alam

Richard Auty (1993) memperkenalkan istilah “kutukan sumberdaya”. Dalam bukunya Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, ia mempertanyakan mengapa negara-negara berkembang yang kaya hasil bumi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang buruk. Ini terjadi di banyak negara. Ada paradoks dimana hasil alam yang melimpah tak membuahkan kesejahteraan masyarakat. Inilah the paradox of plenty, ujar Terry Lynn Karl (1997). Banyak negara yang diberkahi kenikmatan kekayaan sumberdaya alam tapi pertumbuhannya lambat dan kemiskinannya tinggi, dibandingkan dengan negara yang malah tak mendapatkan keberkahan yang sama. Contoh nyata ada di depan mata. Dengan area wilayah yang kecil dan hampir tanpa sumberdaya alam, Singapura mampu melesat menjadi raksasa ekonomi Asia dan dunia. Sementara Indonesia yang kaya hasil bumi berpenghasilan per kapita jauh lebih rendah.

Kebanyakan negara berkembang secara ekonomi tergantung dari sumberdaya alam. Sepertiga ekspor dari Afrika, sebagai contoh, merupakan kekayaan bumi. Indonesia pun demikian. Tanpa disadari, kekayaan ini semakin berkurang dan akan menghilang. Negara ini telah merasakan betul hal ini sebenarnya. Indonesia sempat dibuai dengan oil-booming pada dekade 80-an. Saat itu, kenaikan harga minyak dunia membuat kita tertawa. Tak terjadi defisit APBN untuk menutupi subsidi minyak. Sekarang, bangsa ini telah menjadi net-importer minyak. Bukan hanya karena tak ada ekplorasi baru, namun memang cadangan minyak yang semakin menipis. Tak heran jika isu Blok Ambalat menjadi isu panas.

Sektor kehutanan adalah contoh lainnya. Sampai beberapa dekade keberadaan hutan tropis yang demikian luasnya dirasakan bagai rejeki langit. Paru-paru dunia ini pun kemudian diperjualbelikan. Hasilnya fantastis! Indonesia berada di deretan terdepan negara-negara pengekspor kayu. Kayu pun menjadi sumber devisa utama sektor non-migas. Namun tak perlu menunggu lama, generasi kini sudah merasakan akibatnya. Sekarang, bukan limpahan kayu bulat yang diproduksi, tapi tragedi banjir berulang-ulang.

Kita mungkin memang dikutuk! Bukannya mensejahterakan, kekayaan bumi nusantara malah melahirkan ketimpangan dan kemiskinan. Perusahaan-perusahaan pertambangan multi-nasional membangun perumahan bak istana, sementara tak jauh dari situ berdiri sekolah rakyat berdinding papan tua dan hampir roboh.

Negara kaya sumberdaya alam, kata Joseph Stiglitz (2006), cenderung menjadi “negara makmur” yang dipenuhi orang-orang miskin. Indikator makro ekonomi mungkin menunjukkan negara ini makmur, namun indikator mikro berbicara lain. Angka kemiskinan tak juga berkurang. Kalau mengambil catatan resmi pemerintah misalnya, angka pertumbuhan yang mencapai 6,2 persen pada 2008 tak mampu memperbaiki nasib lebih dari 100 juta warga yang berpenghasilan di bawah Rp. 20.000 per hari. Disinilah ketimpangannya, kita mendapati orang-orang kaya Indonesia menduduki daftar orang-orang terkaya di Asia, namun di sisi lain kemiskinan menganga lebar di depan mata. Jangan heran, mereka yang kaya tersebut sebagian besar bergerak di sektor ekploitasi sumberdaya alam.

Murahnya nyawa manusia

Tragedi tambang terakhir lebih jauh juga mencerminkan betapa murahnya harga sepotong nyawa rakyat Indonesia. Keselamatan kerja sepertinya bukan merupakan hal esensi. Jangankan tambang rakyat, aktivitas profesional pun kerap melalaikan keselamatan kerja.

Dari sisi negara, hak hidup dan menjadi sejahtera warga negara juga terabaikan dengan ketidakadilan pengelolaan sumberdaya alam. Jika menengok ke Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) 2009, akses warga terhadap sumber-sumber kekayaan alam tetap terpinggirkan. Korporasi tetap menjadi primadona. Kekayaan alam turun temurun, semisal hutan adat, tetap terancam jika kepentingan pertambangan menginginkannya. Belum lagi melihat dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Bahkan, di beberapa daerah, dizinkannya aktivitas pertambangan memakai sarana pra sarana umum, semisal jalan raya padat pemukiman, telah melahirkan dampak negatif berupa kehilangan nyawa sekaligus juga kerugian negara.

Orientasi keadilan dan kesejahteraan dalam pengelolaan sumberdaya alam mutlak diperlukan. Disamping itu, aturan-aturan operasi dan keselamatan kerja pertambangan juga harus diperketat. Tanpa itu, “kutukan tambang” tak akan menjauh.

Advertisements

Written by yansenbengkulu

July 9, 2009 at 10:23 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: