Indonesia Green Chronicle

Yansen – University of Bengkulu and James Cook University

Menuju Kopenhagen

leave a comment »

Kompas, 8 Desember 2009

Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, terasa penting karena menentukan skema pasca-Protokol Kyoto 2012.

Namun, keraguan besar membayangi hasil yang akan dicapai. Komitmen negara maju untuk menurunkan emisi masih dipertanyakan. Posisi China dan India yang dianggap kunci dari negara berkembang juga belum jelas.

Hasil penelitian terbaru Maplecroft menambah amunisi China dan India untuk tidak terikat target penurunan emisi. Lembaga ini menyebutkan, emisi karbon China, yang secara total lebih besar dari negara lain, hanya 4,5 ton per kapita per per tahun dan India 1,1 ton. Ini jauh di bawah Australia dan Amerika Serikat yang 20,5 ton dan 19,7 ton per kapita. Terkait hal itu, Presiden Barack Obama merasa perlu berkunjung ke China dan akan menerima kunjungan Perdana Menteri India di Washington.

Inilah yang dikhawatirkan PM Denmark. Ia mengatakan dalam diskusi forum APEC lalu, ”Terkait faktor waktu dan kondisi tiap negara, lebih baik kita fokus penyelesaian yang mungkin daripada berlarut-larut pada hal yang tak mungkin.” Karena itu, kemungkinan yang terjadi adalah penekanan pada kesepakatan politik umum dan memundurkan pembicaraan yang lebih detail tentang target emisi, pembiayaan, dan alih teknologi.

Sektor kehutanan

Pembicaraan skema mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation/REDD) meletakkan sektor kehutanan di pusaran pembicaraan perubahan iklim. Bagi Indonesia, REDD merupakan agenda penting. Selain sebagai peluang untuk menyelamatkan hutan, REDD merupakan mekanisme penurunan emisi dari deforestasi. Indonesia berencana mengurangi emisi sampai 26 persen pada 2020.

Karena itu, fokus pada kemungkinan kesepakatan mengenai REDD merupakan langkah yang harus diambil pemerintah. Pertanyaannya, harus bergeser dari ”apakah” menjadi ”bagaimana” konservasi hutan menjadi bagian penting rezim perlindungan iklim pasca-2012.

Memang, kini hutan selalu dianggap sebagai masalah. Setelah menjadi sumber devisa selama beberapa dekade, hutan seolah berubah menjadi duri dalam daging. Dalam Rembuk Nasional, sektor kehutanan dianggap sebagai penghalang pembangunan. Menteri Kehutanan pun ikut berkeluh kesah terkait kondisi ini.

Padahal, hutan adalah korban pembangunan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang buruk. Tak heran jika penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan menjadi program kerja unggulan 100 hari menteri baru, termasuk menyiapkan perppu. Beberapa kalangan mengkhawatirkan perppu bakal menjadi jalan melegalkan pembukaan kawasan hutan tanpa izin sebelumnya.

Namun, masih ada kebimbangan terhadap REDD. Persepsi antarnegara tentang skema ini juga masih beragam. Perlu disyukuri perkembangan pembicaraan REDD menjadi REDD plus memasukkan variabel manajemen hutan berkelanjutan dan konservasi dan perbaikan stok karbon hutan. Namun perlu dicatat, ”konservasi” di sini sepertinya lebih terkait konservasi stok karbon. Perbaikan lahan gambut juga belum dianggap sebagai bagian penting REDD.

Mekanisme pembiayaan juga masih tanda tanya. Pilihannya adalah antara pembiayaan REDD melalui pasar karbon atau pembiayaan langsung ke pemerintah bersifat hibah. Grainger et al (2009) dalam esai di Current Biology Volume 19 menyebutkan, dua pilihan ini patut dipertanyakan. Pilihan kedua berisiko kegagalan program yang berorientasi proyek. Kekhawatiran juga muncul dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana, pemerintah negara berkembang hanya akan fokus menyelamatkan hutan dengan potensi karbon tinggi untuk memenuhi target REDD.

Alhasil, REDD mungkin menyelamatkan hutan yang menjadi target secara mikro, tetapi gagal menyelamatkan kondisi hutan Indonesia secara makro.

Di sisi lain, jika diserahkan sepenuhnya pada pasar karbon, nilai layanan jasa ekosistem akan terpinggirkan. Hutan direduksi dan hanya dinilai dari hitungan karbon yang diserap. Alhasil, yang penting adalah ”berkayu”, tanpa perlu memandang keragaman. Penyelamatan keragaman hayati akan terpinggirkan. Padahal, ada banyak nilai jasa lingkungan yang ditawarkan hutan dengan keragaman hayati.

Contoh, jasa lingkungan hutan menyediakan dasar kehidupan bagi banyak warga miskin. Hutan tropis juga diakui sebagai tempat hidup kebudayaan masyarakat adat yang kian cepat menghilang. Karena itu, jika diimplementasikan, skema REDD nasional harus memasukkan penilaian dampak terhadap keragaman hayati dan kepentingan masyarakat adat dan sekitar hutan.

Puluhan tahun kegiatan konservasi dan penerapan kebijakan hutan membuktikan, inisiatif penyelamatan hutan tergantung dari dua hal: sosial dan ekonomi. Skema yang akan menyelamatkan hutan adalah yang secara sosial layak dan secara ekonomi lebih menguntungkan ketimbang konversi lahan. Dapatkah REDD menjawab dua hal ini?

Yansen Dosen Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu; Australian Leadership Award Fellow

Advertisements

Written by yansenbengkulu

December 11, 2009 at 11:37 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: